Pusat Pemerintahan Aceh Utara Jauh dari Ibukota Kabupaten "LHOKSUKON"

Lhoksukon – Sudah hampir 10 tahun Ibu Kota Aceh Utara serasa ”dipengasingan”, pasalnya saat ini semua aktivitasnya masih mendompleng di pemerintah kota Lhokseumawe. Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib mengusulkan dana Rp 30 Miliar untuk pembangunan kantor bupati dan DPRK setempat yang baru di Desa Landing, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Usulan itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penghitungan Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBK 2013.

“Total anggaran yang kita butuhkan untuk membangun gedung dan infrastruktur kantor bupati dan DPRK Aceh Utara di Landing sekitar 100 miliar rupiah. Tahun 2013, kita usul 30 miliar rupiah dulu, selebihnya kita usulkan pada tahun berikutnya. Pokoknya, selama saya jadi bupati, dua gedung itu beserta sarana pendukung lain harus selesai dibangun,” ujar Bupati yang akrab disapa Cek Mad.

Menurutnya, dana lain untuk pembangunan gedung itu akan diminta ke pemerintah pusat dan dana kompensasi aset dari Pemko Lhokseumawe. “Kita kan punya aset di Lhokseumawe, Pemkot harus bayar kompensasi terhadap semua aset kita itu. Wagub Aceh, juga sudah menegaskan ke saya tak ada aset gratis untuk Lhokseumawe. Semuanya harus bayar, sehingga dana itu bisa kita gunakan bangun gedung pemerintah dan menata ibu kota di Lhoksukon,” jelas Cek Mad

Ia berharap, usulan dana pembangunan gedung itu bisa disetujui DPRK Aceh Utara. “Pelan-pelan mari kita bangun pusat ibu kota Aceh Utara di Lhoksukon sesuai amanah PP 18/2003 tentang pemindahan ibu kota Aceh Utara dari Lhokseumawe ke Lhoksukon,” pungkas Cek Mad.

Sementara itu Muksalmina, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Aceh mendukung pemindahan Ibu Kota Aceh Utara segera “sudah lama masyarakat ingin Ibu kota Aceh Utara pindah ke Lhoksukon. Jika bupati dan DPRK Aceh Utara sudah berkantor di Lhoksukon maka akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kita harap, ini bukan hanya sekadar wacana Bupati, tapi harus jadi rencana serius pemkab.